Sejarah
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang

Secara historis benang merah nafas keagamaan bangsa Indonesia dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah.
Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha.
Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.
Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab.
Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain. Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi pemimpin keagamaan yang tercermin pada gelar “Sayidin Panatagama Kalifatulah.”
Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:
- Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
- Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.
Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:
- Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah)
- Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
- Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman).
Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor.
Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.
Oleh karena itu, secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya.
Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak zaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, tepat pada 3 Januari 1946, Departemen Agama berdiri. berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Kementerian Agama Kabupaten Karawang telah berdiri sebelum tahun 1960. Menurut Hanafiah, di masa awal, Kementerian Agama berkantor di Jl. Hasyim Asy'ari Kaum II Karawang dengan mengontrak rumah penduduk. Kemudian berpindah ke Komplek Masjid Agung Karawang tepat di sebelah kiri Masjid Agung.
Setelah itu, Kementerian Agama berpindah lagi ke Kp. Sadamalun yang kemudian gedung kantor tersebut digunakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Karawang. Pada tahun 1970, Kementerian Agama Karawang berkantor di Jl. Husni Hamid No. 1, Karawang hingga saat ini.
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang dari Masa ke Masa
1) Toha Juhaeni Tahun .... – 1962
2) Drs. KH. Malikul Husna Tahun 1962 – 1973
3) Drs. H. A. Tajuddin Noor Tahun 1973 – 1986
4) Drs. H. M. Fadil Syamsudin Tahun 1986 – 1989
5) Drs. H. Abdullah Ghazali Tahun 1989 – 1991
6) Drs. H. M. Kosim Ilyas Tahun 1991 – 1994
7) Drs. H. Sya'bani AR Tahun 1995 – 1998
8) Drs. H. B. Shodik Tahun 1998 – 2001
9) Drs. H. Thoha Hasan,MM Tahun 2001 – 2007
10) Drs. H. Ujang Sidik, M.Pd.I Tahun 2007 – 2008
11) Drs. H. Suhendra, MM Tahun 2009 – 2011
12) Drs. H. M. Buchori, MM Tahun 2011 – 2012
13) H. Edy Yusuf. HS, S.Ag, MM Tahun 2012 – 2015
14) H. Sopian, S.Pd.I, M.Si. Tahun 2015 – sekarang
- Kepala Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang dari Masa ke Masa
1) ...
2) Drs. H. Kosim Ilyas Tahun 1976 – 1978
3) Drs. H. Fadhil Syamsudin Tahun 1978 – 1986
4) Drs. Sya'bani AR, MM Tahun 1986 – 1992
5) Drs. Sya'roni Ma'shum, MM Tahun 1992 – 1998
6) Drs. H. Kurnia Adam Tahun 1998 – 2001
7) Drs. H. E. Tosaedi, MM Tahun 2001 – 2002
8) Drs. H. E. Tajuddin Noor, M.Si. Tahun 2002 – 2007
9) Drs. H. Tajuddin Nur, M.Pd.i. Tahun 2007 – 2009
10) H. Edy Yusuf HS, S.Ag, MM Tahun 2009 – 2012
11) Drs. H. Maman Rahman, M.Pd.I Tahun 2012 – 2017
12) Drs. H. Wirmo,M.Si Tahun 2017 – sekarang